Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah

Analisis Pelaksanaan Jual Beli Skincare dengan Kandungan Lendir Siput Menurut Pasal 76 KHES

2025-02-24T01:20:02+00:00

Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa kemajuan industri kosmetik modern telah mendorong banyak inovasi produk, termasuk produk perawatan kulit alami yang mengandung lendir siput. Manfaat penggunaan produk perawatan kulit yang mengandung lendir siput memang beragam, namun penggunaan tersebut terkadang menimbulkan perbedaan pendapat dalam berbagai permasalahan terkait status hukumnya dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai status hukum produk perawatan kulit berbahan lendir bekicot dengan mengacu pada prinsip hukum ekonomi syariah, dalam memperhatikan objek ba’i sebagai syarat sah dalam sebuah akad jual beli. Melalui kajian sumber hukum Islam, penelitian ini akan mengevaluasi kesesuaian penggunaan lendir siput pada produk kosmetik dengan konsep halal, serta dampaknya terhadap kesehatan konsumen. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan produk kosmetik halal dan menjadi pedoman konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif

2025-05-14T01:48:57+00:00

Dinamika hukum wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap potensi besar wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf, khususnya wakaf produktif, masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi aspek regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi dan fleksibilitas dalam tata kelola wakaf, rendahnya pemahaman masyarakat serta kapasitas nadzir dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan berkelanjutan, serta keterbatasan dalam aspek pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi. Kurangnya integrasi teknologi informasi dalam sistem manajemen wakaf juga menjadi hambatan tersendiri dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan regulasi turunannya. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi empiris terhadap praktik-praktik pengelolaan wakaf di berbagai lembaga wakaf di Indonesia, baik yang berbasis keagamaan maupun sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan reformasi kebijakan dan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam mendukung skema wakaf produktif yang berbasis investasi dan kewirausahaan sosial. Peningkatan kapasitas nadzir melalui edukasi, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola lembaga wakaf.

Analisa Etika Bisnis Islam Pada Sistem Penjualan Anchoring Effect Di Live E-Commerce

2025-05-17T07:30:34+00:00

This study analyzes the Anchoring Effect in sales systems within live e-commerce from the perspective of Islamic business ethics. This technique is used to influence consumer decisions by presenting a high initial price as an anchor before offering a significant discount, thereby creating a psychological perception of a lower price. In Islamic business ethics, marketing must be based on honesty, transparency, and fairness, so misleading price manipulation can be categorized as tadlīs (fraud) and gharar (uncertainty). This study employs a qualitative method with a Systematic Literature Review (SLR) approach to evaluate how this strategy is applied in live e-commerce. The research findings indicate that transparency, regulations, and consumer education are crucial to ensuring ethical marketing practices that align with Islamic principles. Therefore, policies and regulations are necessary to guide the implementation of the Anchoring Effect, ensuring that it enhances consumer trust without violating the fundamental principles of Islamic business ethics.

Analisis Prinsip, Regulasi, Dan Implementasi Hukum Inventaris Dalam Investasi Syariah

2025-05-18T08:26:43+00:00

ABSTRACT: Inventory management plays a crucial role in ensuring accountability and transparency in various sectors, both public and private. In Islamic law, inventory management is not only based on administrative aspects but also on the principles of Sharia, which emphasize amanah (trust), maslahah (benefit), and justice. This study aims to analyze the principles, regulations, and implementation of inventory law from an Islamic perspective. The research employs a qualitative approach with a normative-juridical method, focusing on literature review and document analysis. The findings indicate that the principle of amanah demands honesty and responsibility in managing assets, while maslahah ensures that inventory management benefits all stakeholders and prevents misuse. Additionally, the principle of justice guarantees fair and equitable distribution of assets. However, challenges arise due to the lack of standardized regulations and the need for harmonization between Islamic law and existing legal frameworks. This study recommends the development of a Sharia-compliant inventory management system that aligns with modern regulatory standards while maintaining Islamic ethical values.

Keywords: Inventory law; Islamic law; Amanah; Maslahah; Justice.

ABSTRAK: Pengelolaan inventaris memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Dalam hukum Islam, pengelolaan inventaris tidak hanya bertumpu pada aspek administratif, tetapi juga harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti amanah (kepercayaan), maslahah (kemanfaatan), dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip, regulasi, dan implementasi hukum inventaris dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip amanah menuntut kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola aset, sedangkan maslahah memastikan bahwa pengelolaan inventaris memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan mencegah penyalahgunaan. Prinsip keadilan menjamin distribusi aset yang adil dan merata. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti belum adanya regulasi standar dan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem pengelolaan inventaris berbasis syariah yang selaras dengan standar regulasi modern, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai etika Islam.

Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Profesi Sales Keliling Perempuan dan Implikasinya terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Desa Giriklopomulyo

2025-05-24T06:16:34+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profesi sales keliling perempuan dalam perspektif ekonomi syariah serta menelaah sejauh mana profesi ini memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap para perempuan yang bekerja sebagai sales kosmetik keliling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja mereka merepresentasikan akad ijarah al-a’mal, namun tidak memenuhi prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah. Ketidakjelasan hak dan kewajiban, sistem upah berbasis target tanpa perlindungan, serta ketimpangan informasi menimbulkan potensi eksploitasi dalam hubungan kerja. Meskipun demikian, profesi ini juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi dan psikososial perempuan, terutama dalam hal peningkatan pendapatan, kontrol atas penghasilan, dan kepercayaan diri. Studi ini menyimpulkan bahwa profesi sales keliling berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan berbasis syariah jika disertai dengan perlindungan kerja yang adil, transparan, dan sesuai prinsip maqashid syariah.